PRAKTEK KORUPSI
A.pendahuluan.
Untuk pertama kalinya World Trade Organisation (WTO) menganggap korupsi sebagai penghalang perdagangan bebas ,seperti yang di kemukakan oleh Direktur Institute for Internasional Economics,Fred Bergsten.pandangannya di dukung oleh wakil Presiden Komisi Eropa, Sir Leon Brittan,dan Dirjen WTO,Renato Rugierro (kompas,25 april 1996).juda di katakana bahwa kecuali menggaanggu perdagangan bebas,korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dapatkah Negara yang sangat korup mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkeseimbangan,dan dapatkah mengurangi kemiskinan?dapat,bahkan sangat mungkin.bagian dari pendapatan koruptor yang di konsumsi secara gila-gilaan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa.dampaknya menggairahkan ekonomi dan pertumbuhan .ini segi permintaannya.dari segi penawaran ,bagi orang yang sangat kaya,(antara lain dari korupsi), bagian dari pendapatan yang tidak dapat di konsumsi atau di tabung juga sangat besar. tabungan ini di pakai untuk berinvestigasi.investigasi,beserta dampak multiplier meningkatkan pertumbuhan.
Maka kita saksikan bahwa di banyak Negara yang sedang membangun dan berkembang,korupsinya juga marak.yang di risaukan dari korupsi bukan dampak ekonomi makronya,tetapi segi moralitas dan segi keadilan tidak ada korupsi ,pertumbuhan bisa semakin tinggi lagi.
Apakah kemiskinan bisa di kurangi dengan korupsi yang menyeluruh , baik vertical maupun horizontal?sangat mungkin. orang miskin yang hidup di daerah pedesaaan dan terpencil akan mendapatkan tetesan ke bawah (trickle down effent) dari yang baru saya kemukakan .orang miskin yang gajinya teramat rendah , tetapi mempunyai kekuasaan , karena pegawai negeri , mengkomersialkan kekuasaanya, sehinggan kemiskinan berkurang, sehingga kemiskinannya berkurang . dalam hal itu justru korupsinya itu sendiri yang lansung mengurangi kemiskinannya.
B.isi
antikorupsi dalam kampanye.
Tanpa kecuali, para juru kampanye dari semua OPP (Organisasi Peserta Pemilu) menggebu-gebu akan menberantas korupsi . apakah iniberarti Indonesia bank dan pemblokiran kekayaan hasil korupsi yang sedang berkembang di Negara lain?
rahasia bank sampe batas tertentu sangat di butuhkan karena tidak ada orang yang suka kekayaannya tersimpan di bank di ketahui oleh siapa saja secara terbuka.maka, hamper semua Negara mempunyai ketentuan tentang rahhasia bank. namun tingkat kerahasiannya berbeda dari satu Negara kie Negara lainnya.
secara tradisional ,Swiss adalah Negara dengan kerahasiaan bank paling terjamin .maka ,banyak sekali uang dari orang-orang kaya di segala penjuru dunia tersimpan di bank-bank di swiss.uang-uang itu tidak perlu uang haram . banyak yang menyimpan uang di swiss, karena Negara ini selalu netral dalam perang dunia , negaranya stabil dan kerahasiaannya mutlak. mereka pun mengembangkan tehnik canggih,sehingga pemilik bentul-bentul aman dari kemungkinan pemalsuan oleh orang tidak berhak yang mengklaim dengan tehnik yang canggih pula.
banyak pihak berpendapat , swiss mengambil keuntungan dari uang yang menjadi tidak bertuan.banyak sekali orang yahudi sangat kaya raya yang menyimpan kekayaannya di swiss. mereka secara missal dibunuh oleh rezim nazi-nya hitler. hak siapakah uang yang sangat banyak itu? uang ini mulai di gugat oleh orang-orang yahudi yang lolos dari pembasmian etnis oleh Hitler.
Dalam hal uang haram, banyak yang pemiliknya masih hidup, sehingga untuk bank, mereka adalah pemilik sah yang mutlak,yang tidak dapat di ganggu gugat.prinsip ini tampaknya mulai goyah. hasil korupsi haji taher yang di gugat pemerintah Indonesia sebagai uang hasil korupsi, di menangkan pemerintah Indonesia. bank bersangkutan memang bukan bank swiss,tapi sumitomo bank di singapura.
itu tadi adalah korupsi dalam jumlah besar yang merupakan puncaknya sebuah piramida korupsi. yang ada di paling bawah dari piramida meliputi uang pelicin untuk memperoleh akta kelahiran, akta kematian, mengambil surat tercatat, penerbitan paspor, sim, dan sebagainya. mereka juga bisa membeli proses penyedikan polisi mengenai “pelanggaran” yang tidak pernah di lakukan. pejabat pabean membongkar koper habis-habisan dan mempersalahkan karena ada sebilah pisau di dalamnya kalau tidak di selipi uang beberapa dolar. semua orang tahu banyak menyuap tidak di benarkan, tapi harus melakukannya, karena para pegawai negeri tidak cukup gajinya, atau gajinya di terima terlambat.
korupsi besar-besaran di bukukan sebagai pembayaran komisi, di masukkan ke dalam harga barang dalam bentuk mark up, perubahan spesifikasi, biaya instalasi, biaya pemeliharaan, dan seterunya.
Moody-stuart memberikan skema sebagai berikut untuk hubungan antara jumlah korupsi dan tingginya jabatan untuk 200 juta dolar AS ke atas adalah porsi untuk presidennya sendiri, sekitar 20 juta dolar AS adalah lahan menteri, 2 juta dolar AS untuk dirjen, dan sekitar 200.000 dolar AS untuk para direktur. jumlah uang suap untuk pejabat pemerintah minimal 5 persen dari nilai kontrak. yang paling banyak 10 persen, tetapi bisa meningkat sampai 20 persen.
banyak pengusaha di Eropa menerima surat dari para pejabat tinggi Nigeria yang menawarkan kolusi dan korupsi dalam transaksi dagang. ini di kirimkan per pos biasa dalam surat biasa pula kepada para pengusaha yang belum di kenalnya.
Bagaimana sikap para pengusaha di Negara maju yang menjadi pemasoknya? mereka tidak peduli, asalkan jelas berapa besar jumlah uangnya, supaya bisa di masukkan kedalam kalkulasi. mereka kerepotan karena kadang-kadang ”kelupaan” orang tertentu, sehingga harus mengurangi keuntungannya, atau kehilangan order, karena di geser pemasok lain yang tidak lupa. bagaimana dengan standar moral dan perasaan etikanya? itu di pecahkan melalui partner local, yang di anggap melakukan semua kolusi dan korupsi. jadi yang berkorupsi bukan mereka, tetapi komprador lokanya. dengan persepsi seperti ini, mereka bisa tidur nyenyak.
seperti telah di singgung, Negara maju mencoba mengatasi atau menguranginya dengan membentuk badan swasta independen yang bernama Tranparancy International, yang berupaya membuat transaksi-transaksi bisnis menjadi transparan.
C.Penutup.
Demikianlah temuan-temuan Tranparancy International seperti yang di ungkapkan oleh Dr.M.van Hulten di majalah Maandblar voor Accountancy en Bedrijfseconomie terbitan januari/februari 1995.
Semua fakta yang terungkap di atas terjadi di luar Indonesia. namundemikian, praktek-praktek korupsi di luar negeri kiranya bermanfaat sebagai referensi untuk program pemburuan terhadap para koruptor di Indonesia, yang oleh semua OPP di dalam kampanyye pemilu dengan gencar sudah di nyatakan sebagai mush yang harus di buru dan di berantas. kita menantikannya dengan hati yang berdebar-debar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar