review jurnal

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG

PEMBERDAYAAN UMKM

Abstrak

unability koperasi menjadi solusi institusi andalan UKM
pemberdayaan bukan karena konsep dasar yang salah lembaga koperasi
tapi itu karena pendekatan pembangunan yang secara langsung dipengaruhi oleh politik
kebijakan dan ekonomi dunia. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang harus
mendorong pengembangan koperasi (itu adalah sebuah tantangan sehingga kelompok UKM untuk bersatu
dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi), namun yang
kecenderungan menjadi kendala untuk keberlanjutan pengembangan koperasi.
Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi komitmen yang kuat dan nyata dengan
revitalisasi koperasi dan penegakan kegiatan pembiayaan.
Alternatif dalam memurnikan institusi koperasi dapat dilakukan dengan cara: 1).
Meningkatkan dan menyelesaikan hukum koperasi (mempercepat ratifikasi koperasi
RUU); 2). Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada dewan direksi koperasi,
manajer dan metode sehingga mereka benar-benar mengetahui dan mengerti tentang koperasi
benar-benar dan sungguh-sungguh; 3). Yang tepat, terarah, terencana dan berkesinambungan
sosialisasi / promosi melalui media; 4). Menyiapkan standar yang sesuai dan
metode subjek koperasi untuk mendukung kader koperasi terbentuk di dasar,
pendidikan menengah dan tinggi; e). Memberikan sebagian besar promosi dan tanggung jawab pada
koperasi pembangunan untuk gerakan koperasi itu sendiri.
n mendukung program nasional
ketahanan pangan yang benar-benar lebih pasti.

I. Pendahuluan

Sesuai dengan devinisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan

adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya

sangat diperlukan, karena rakyat merupakan salah satu komponen berdirinya

suatu Negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan

negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling

tinggi dalam konstitusi. (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua

rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4%)

rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah

(UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan

pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam

bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah

diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai

program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok

masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan

ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi

dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan

pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat

dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi,

bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi

merupakan alternatif kelembagaan uuntuk memberdayakan UMKM, atau hanya

merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat

wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh

koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingakan jika

dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal, memperhatikan

bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi

kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai

keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini

perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau

menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian

pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada

awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan

bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang

berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian

juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan

pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku

usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan

koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun

partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar antara lain Nasution

1991 yang mengatakan “Berikan kebutuhan yang paling diperlukan oleh

anggota”. Azas one man one fote yang menjadi slogan koperasi belum menjadi

daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian

juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh

sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan

masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif (adanya

hubungan patron klient, ewuh pakewuh, ndoro kawulo dan lain-lain).

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang

bersumber dari koperasi-Koperasi di luar negeri, tetapi konsep tersebut tidak

dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan

budaya tidak sama. Kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan dalam

membangun partisipasi anggota koperasi adalah adanya anggapan bahwa

penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya

intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijakasanaan dasar dalam

pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1992 dan

heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap

keberhasilan pembangunan koperasi adalah “Belum adanya standar baku tentang

indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator

yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan

azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk

mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan

koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya,

sebagai akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota

dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat

berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat

mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan

biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di

atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang

kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini

perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam kontek pembangunan

ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk

mencapai kesejahteraan ekonomi, alat pemerintah untuk membangun

kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai

kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki

banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok

miskin. Koperasi juga merupakan organisasi non profit yang dapat

mengumpulkan serta mempersatukan kelompok kelompok marginal, yang karena

kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang

merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah ”Koperasi

merupakan bentuk kelembagaan formal yang memiliki jaringan sangat luas

bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya

sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki

homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi

(Syarif dan Nasution 1989). Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan

mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor

penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian

besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang perlu mendapat

perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian

nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang

menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang

dipengaruhi semangat globalisasi

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang

mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan

koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor

perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah

kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi

faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota

yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi

walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh

koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi.

Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka

orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi

kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota

merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan cerminan dari kepentingan

anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang

berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang

disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut

merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang

berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai

konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi

yang akan dibentuk.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina

untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem. Kenyataan juga koperasi

sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya

koperasi selalu di identikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan

koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang

dipengaruhi oleh banyak aspek. Pada akhirnya timbul pertanyaan mengapa

sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

II. Kedudukan dan Kiprah koperasi dalam era Tahun 2000-an

1. Kedudukan koperasi dalam System perekonomian Nasional

Walaupun koperasi telah berdiri di Indonesia sejak sebelum

kemerdekaan, tetapi kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan

ekonomi rakyat (yang pada waktu itu disebut Bumi Putera) belum pernah

mencapai harapan. Kinerja koperasi terus mengalami pasang surut sampai

pada suatu saat (dekade tahun 1990-an) mengalami titik terendah (stagnan),

bahkan kemudian menurun (periode reformasi), sehingga sekarang ini

koperasi oleh sebagian besar masayarakat hanya dianggap sebagai solusi

kelembagaan pembangunan UKM yang banyak bermasalah.

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan

andalan pemberdayaan UKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan

koperasi yang salah, tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik

dan pendekatan pembangunan, yang secara langsung dipengaruhi oleh

politik dan perekonomian dunia. Kondisi globalisasi merupakan salah satu

faktor yang seharusnya mendorong pengembangan koperasi (tantangan agar

kelompok UKM bersatu dalam rangka meningkatkan skala usaha dan

efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala yang menghambat

kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait

juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha

dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan

dalam koperasi.

2. Asas dan Prinsip koperasi

Pembangunan atau pemberdayaan koperasi idealnya harus dimulai

dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip koperasi. Asas gotong

royong dan kekeluargaan yang dianut oleh koperasi sudah secara tegas

dinyatakan dalam amanat konstitusi. Sedangkan prinsip-prinsip dasar

koperasi sebagian besar sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi

masyarakat di Indonesia sekarang ini (yang diwarnai dengan ketimpangan

dan banyaknya jumlah orang miskin dan pengangguran).

1). Pengertian koperasi

(1). Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan

bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang

berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai

tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara

demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam

membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan

bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab

menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati

manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi

permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian

orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut

memanfaatkan organisasi tadi.

(2). Menurut Internasional Cooperative Allience (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui

perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan

secara demokratis,

(3). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1)

koperasi adalah Badan usaha yang beranggotaan orang-orang