review jurnal

KOPERASI SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI PANCASILA

sumber : http://www.ekonomirakyat.org/edisi_16/artikel_6.htm

ABSTRAK

Perjuangan bangsa Indonesia bersama segenap komponen dan eksponen kekuatan nasional seluruh negeri tahap pertama melawan penjajah, yaitu “Mencapai Indonesia Merdeka” telah berhasil dengan gemilang yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan telah dilengkapi pula dengan dasar negara ideologi luhur Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform pijakan perjuangan tahap kedua menuju cita-cita bangsa.

Bagi bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “berkat rakhmat Allah” (Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga) yang melekat menyertai perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea kedua), sedang dalam batang tubuhnya ditegaskan “Negara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 UUD 1945), yang artinya tatanan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum dan nilai-nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian maka Proklamasi juga merupakan tekad dan janji bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan janjinya itu secara konsisten, murni dan konsekwen bersama segenap rakyat Indonesia di lingkungan dunia internasional dalam tingkat, harkat, martabat dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain.

Perjuangan bangsa tahap kedua telah berjalan selama hampir 58 tahun, namun hasilnya masih sangat mengecewakan bahkan terlihat semakin jauh dari gambaran cita-cita bangsa Indonesia (alinea 4 Pembukaan UUD 1945), yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu :

a.Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, stabil dan kuat agar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b.Memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,

c.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya diperlukan langkah pencermatan terhadap pengalaman masa lalu untuk introspeksi dan evaluasi berdasarkan platform tersebut diatas guna menemukan penyebab yang dianggap paling mendasar dari kegagalan perjuangan tahap kedua, kemudian secara induktif dan deduktif dicari berbagai alternatif pemecahannya sebagai upaya antisipatif dari segala penyebab kegagalan tersebut.

Selanjutnya berpijak pada platform tersebut disusunlah rencana baru perjuangan yang lebih realistis dan lebih terukur dalam ruang dan waktu yang tersedia secara kontekstual sesuai dengan hasil analisa situasi dan kondisi obyektif yang nyata serta menyusun strategi dan taktik perjuangan yang lebih relevan untuk tidak mengulangi kegagalan lagi.

1. Latar Belakang

Mempelajari perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan NKRI 17 Agustus 1945 hingga sekarang (1945 – 2003) tersimpul bahwa sebenarnya Pancasila dan UUD 1945 belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai maksud dan tujuan semula.

Tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar NKRI disahkan dan berlaku bagi seluruh tanah air Indonesia, kemudian disusul pembentukan suatu Kabinet Presidensiil sesuai ketentuan UUD 1945 yang sudah disahkan itu. Tetapi pada tanggal 14 Nopember 1945 BP-KNIP (yang melakukan fungsi MPR sebelum MPR terbentuk) mengusulkan kepada Presiden agar Kabinet Presidensiil diganti dengan Kabinet Parlementer yang dipimpin seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada DPR. Maka Kabinet Presidensiil tadi dibubarkan dan diganti Kabinet Parlementer (dengan Perdana Menteri Syahrir I), yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Jadi UUD 1945 hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan kurang 3 hari.

Bentuk Kabinet Parlementer ini berlangsung terus hingga tanggal 5 Juli 1959 saat Presiden mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan  kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta membubarkan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 setelah gagal menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Maka Presiden membentuk Kabinet Presidensiil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai ketentuan UUD 1945. Kemudian Presiden memerintahkan Badan Perancang Pembangunan Nasional untuk menyusun suatu rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dengan periode pembangunan berjangka waktu 8 tahunan (1961–1969) berdasarkan pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959.

Namun karena keterbatasan dana dan negara memprioritaskan perjuangan Tri Kora (1962) untuk merebut kembali Irian Barat dan mengembalikan kepangkuan wilayah Republik Indonesia dari kekuasaan  Belanda, maka terpaksa PNSB belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G30S (Gerakan 30 September 1965) yang dipimpin oleh PKI untuk merebut kekuasaan negara Republik Indonesia. Dalam waktu singkat ABRI dapat mengatasi pemberontakan tersebut.

Tanggal 11 Maret 1966 Presiden menerbitkan Surat Perintah (terkenal dengan istilah Super Semar) kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Pangkostrad untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan negara. Tetapi ternyata Super Semar tersebut dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden dengan dukungan MPRS.

Kemudian disusul dengan dibentuknya Pemerintahan Orde Baru dibawah pimipinan Jenderal Suharto yang menjanjikan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata secara operasional sejak awal sudah menyimpang dari jiwa Pancasila dan UUD 1945, terbukti dengan terbitnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang jelas-jelas bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya sistem ekonomi liberal kapitalistik serta diterapkannya sistem ekonomi trickle down effectyang menguntungkan fihak konglomerat  dan tidak berpihak kepada kepentingan dan partisipasi rakyat yang nota bene adalah pemegang kedaulatan negara.

Dari pengalaman selama 58 tahun kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945,  lebih dari 50 tahun telah diterapkan sistem demokrasi liberal yang menyimpang dari platform Amanat Proklamasi (Pancasila dan UUD 1945), yang membuktikan tidak cocok bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia  dan telah mengakibatkan terjadinya degradasi hampir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karenanya  secara arif dan bijaksana para pemimpin dituntut untuk segera sadar kembali pada platform perjuangan dan pembangunan negara Indonesia tersebut diatas, yaitu Amanat Proklamasi  Kemerdekaan  NKRI  17 Agustus 1945.

2. Ekonomi Pancasila (Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila) :

Dalam hal Pancasila sebagai suatu pandangan hidup maka sila-silanya merupakan sudut-sudut pandang atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

1). Ketuhanan Yang Maha Esa;  merupakan aspek spiritual,

2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; merupakan aspek kultural,

3). Persatuan Indonesia;  merupakan aspek politikal,

4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; merupakan aspek sosial,

5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; merupakan aspek ekonomikal.

Kelima sila tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan tersusun secara hirarkis dan berjenjang yaitu sila pertama meliputi sila kedua, sila kedua meliputi sila ketiga, sila ketiga meliputi sila keempat dan sila keempat meliputi sila kelima. Atau sebaliknya dapat dikatakan sila kelima merupakan derivasi sila keempat, sila keempat merupakan derivasi sila ketiga, sila ketiga merupakan derivasi sila kedua dan sila kedua merupakan derivasi sila pertama  (Prof. Dr. Notonegoro).

Dengan demikian maka ekonomi Pancasila telah mengandung seluruh nilai-nilai moral Pancasila dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila.

Sesuai gambar grafis superposisi pembagian kekuasaan antara negara dan rakyat tersebut diatas, maka ekonomi Pancasila mewujud dan terdiri atas 3 (tiga) pilar sub sistem,  yaitu :

(1).  pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

(2). pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.

(3).  pilar ekonomi swasta  yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia   (battle front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional.

Pengertian kompetisi dalam moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition a la barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan fihak lain (tujuan menghalalkan cara).

Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan (kesia-siaan).

Pola pengelolaan dari masing-masing pilar ekonomi tersebut berbeda dan membutuhkan kemampuan para pelaksana secara profesional agar hasilnya menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mendasarkan kerjanya pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pada masing-masing pilar.  Masing-masing pilar mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk saling kerjasama dan saling bantu tanpa merugikan salah satu fihak.

3.Koperasi Indonesia :

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 45, sesuai gambar grafis superposisi tersebut diatas adalah merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia  untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi/ekonomi  (Jawa: Tuna sathak bathi sanak), contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.

Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa  sistem pengeloaannya haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan.

Sebagai contoh pengalaman atas pengelolaan sebuah koperasi yang benar dan tertib adalah Kosudgama (Koperasi Serba Usaha Dosen Gadjah Mada).

Tabel 1. Keanggotaan Kosudgama 1998 – 2002

Tahun	Anggota Biasa	Anggota Luar Biasa (LB)	Jumlah
1998	883 (87%)	127 (13%)	1010 (100%)
1999	1016 (69%)	455 (31%)	1471 (100%)
2000	1170 (42%)	1624 (58%)	2794 (100%)
2001 2002	1285 (32%)  1.371 (26%)	2778 (68%)  3.961 (74%)	4063 (100%)  5.332 (100%)

Sumber: Kosudgama Laporan Tahunan 2001-2002, Periode Kepengurusan 2000-2002

Tabel 2. Pinjaman Kepada Anggota (juta rupiah)

Tahun	Pinjaman	Jasa	Jumlah Peminjam	Rata-rata Pinjaman	SHU
1998	1.036,75	412,43	422	2,46	130,97
1999	2.872,19	1.252,30	823	3,49	728,94
2000	6.498,70	3.159,19	1.514	4,29	2.999,32
2001 2002	7.311,88 11.846.542	3.513,19   3.541.490	1.478 1.936	4,95 5,97	3.043,55 1.480.10

review jurnal

KOPERASI MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN: MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL DAN REGIONALISME BARU

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui cara mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan dalam menghadapi era global dan regionalisme baru.dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi era globalisasi dan regionalisme baru dibutuhkan tujuh garis perjuangan untuk lebih memperkokoh dasar koperasi.

Pendahuluan

1.   

      1. Latar Belakang

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama.

Meskipun demikian di negeri kita sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan para Bapak Bangsa untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan memang memaksa kita untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh seolah sedang menegakan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda dalam pengembangan koperasi dalam fungsi "regulatory" dan"development". Tidak jarang peran ‘”development” justru tidak mendewasakan koperasi.

Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan ternyata koperasi mampu menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif. Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh diatas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian karakter koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata.

Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi yang sehat dan kokoh bersatu.

2. Pembahasan

Menyambut pengeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, gerakan koperasi dunia telah menetapkan prinsip dasar untuk membangun tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut terdiri dari tujuh garis perjuangan sebagai berikut :

Pertama, koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi;

Kedua, potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan;

Ketiga, koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakuikeberadaannya dan aktifitasnya;

Keempat, koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi "fair playing field";

Kelima, pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (self-regulation);

Keenam, koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan;

Ketujuh, bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

3. Kesimpulan

Bagi koperasi Indonesia membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar kekuatan gerakan. Daerah otonom harus menjadi basis penyatuan kekuatan koperasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arus pengaliran surplus dari bawah. Ada baiknya koperasi Indoensia melihat kembali hasil kongres 1947 untuk melihat basis penguatan koperasi pada tiga pilar kredit, produksi dan konsumsi (Adakah keberanian melakukan restrukturisasi koperasi oleh gerakan koperasi sendiri?)

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan "bersama dalam kesejahteraan" dan "sejahtera dalam kebersamaan”.

Sumber: http://www.docstoc.com/docs/23253942/Jurnal-Ekonomi---KOPERASI-MEWUJUDKAN-KEBERSAMAAN-DAN-KESEJAHTERAAN

Nama Kelompok:

1. Rheza Arifiandhi                 (25210842)
2. Vahmy Arria .F                   (28210343)
3. Renaldi Aidil                       (25210720)
4. Brian A.B. Leatemia            (21210446)
5. Mathias Arfan Taufan D     (28210894)

review jurnal

Perbandingan Bumn, Bums, Dan Koperasi – Presentation Transcript
Pendahuluan.

Perbedaan koperasi dan gotong royong.

Tujuan, diadakan karena didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan penghidupan.

ü Sifat, hanya selama diperlukan dan akan bubar, jika yang dituju telah tercapai.

ü Ketentuan dalam pendirian, adalah sesuai dengan adat kebiasaan dlm pergaulan hidup.

ü Tujuan, didirikan karena kebutuhan ekonomi.

ü Sifat, didirikan untuk waktu yang lama.

ü Ketentuan dalam mendirikan, didirikan menurut ketentuan/ peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

ü Gotong royong koperasi.

ü Keanggotaan, tidak mengenal keanggotaan dan adalah semua mereka yang berkewajiban menurut hukum adat setempat.

ü Tujuan dari kegiatan, dipusatkan untuk kepentingan umum/ masyarakat.

ü Keanggotaan, mempunyai anggota yang pasti .

ü Tujuan dari kegiatan, ditujukan terutama untuk anggota dan kemudian untuk masyarakat dalam lingkungan daerah kerja.

Pembahasan.

Perbedaan koperasi dan arisan.

Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan

ü Tidak memiliki modal sendiri

ü Bersifat sementara

ü Berusaha bekerja sama dalam bidang perekonomian guna memajukan kesejahteraan para anggotanya.

ü Harus mempunyai modal sendiri untuk menjalankan usahana.

ü Bekerja terus menerus.

Arisan koperasi.

ü Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur

ü Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib.

ü Mempunyai organisasi dan administrasi yang teratur.

ü Keanggotaannya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan kualitas moral Perusahaan perorangan.

ü Perusahaan yang di jalankan oleh seseorang yang merupakan pemilik, pemimpin, pengusaha, dan juga pengelola.

ü Persekutuan firma(Fa)

ü Persekutuan dua orang atau lebihyang menjalankan perusahaan.

ü persekutuan komanditer/ comanditere venoschap(CV)

ü suatu bentuk penjanjian kerja antara orang-orang yang bersedia mamimpin tau mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh.

ü Perseroan terbatas.

ü Bentuk perusahaan dimana perolehan modalnya berasal dari penjualan saham.

Karakter utama PT

ü Pemiliknya adalah pemegang saham.

ü Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang saham.

ü Perkumpulan modal.

ü Dalam rapat pemegang saham, satu lembar saham memiliki satu suara. Jadi yg memiliki lembar saham terbanyak akan memiliki suara mayoritas.

ü Bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.

ü Keuntungan dibagi atas dasar modal yg disetor.

ü Pemilik dan pengusaha dipisahkan. Manajemen usaha oleh pengelola, pengelola bertanggung jawab pada pemilik.

ü Unit usaha didasarkan pada kebutuhan konsumen (pasar).

ü Tata laksana bersifat tertutup.

Karakter koperasi.

ü Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan.

ü Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota.

ü Satu anggota adalah satu suara.

ü Organisasi itu diurus secara demokratis.

ü Tujuan mensejahterakan anggotanya jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja.

ü Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.

ü Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk anggota).

ü Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.

ü Koperasi merupakan sistem ekonomi.

ü Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.

ü Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.

BUMN

ü Badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara

ü Badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu:

ü BUMN patungan ant pemerintah dan pemda

ü BUMN patungan ant pemerintah dng BUMN lain

ü Badan usaha Patungan BUMN dengan swasta nasional atau asing dimana Negara memiliki saham mayoritas (min 51%).

ü Kekayaan negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan peraturan.

Karakteristik BUMN.

ü Usahanya bersifat membantu tugas pemerintah (public utilities).

ü Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara.

ü Dibentuk berdasarkan per UU yang berlaku dan harus dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah

ü Dibentuk utk melaksanakan kebij pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis.

ü Dibentuk dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan

ü Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

Perusahaan Negara (PERJAN) UU 12/1969.

ü Tujuan melayani kepentingan umum.

ü Hub dng pemerintah adalah sbg bagian dr departemen atau direktorat jenderal shg tidak otonom. Dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah sebagai bagian dari dep atau dirjen.

ü pimpinan adalah kepala jawatan dan diangkat oleh pemerintah.

ü Diawasi oleh pemerintah secara hirarkhis fungsional, diperiksa oleh akuntan negara, dan disyahkan oleh menteri.

ü Modalnya dari APBN.

ü Para peg berstatus pegawai negeri.

ü Ruang lingkupnya adalah sektor pelayanan umum yang bersifat strategis.

Perusahaan Negara (PERUM) PP 13/1988.

ü Tujuan pendirian adalah untuk melayani kepentingan umur sekaligus pula mencari keuntungan dengan keseimbangan antara keduanya.

Perusahaan Negara perseroan (PERSERO) .

ü Seluruh atu paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal lansung.

ü Tujuan:

1.Menyediankan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik pasar dan ataupun lainnya

2. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

ü Perusahaan dengan sifat tertentu dapat melaksankan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan.

Penutup.

1. Pemegang saham para anggota biasa para sekutu usaha tidak di perlukan siapa yang mempunyai hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki suatu anggota satu suara pada RA, tidak boleh siwakilkan menurut besarnya saham yang similiki (RUPS) berdasar modal penyentaan sekutu usaha tidak diperlukan bagaimana voting silakukan pemegang saham .para anggota usaha perorangan siapa pemilik usaha umum/anggota masyarakat.terutama anggota bukan pemilik.pelanggan buka pemilik.pelanggan siapa pengguna jasa BUMN koperasi PT persekutuaan perseorangan penbandigan.

2. Pemegang saham anggota sesuai dengan jasa/partisipasi pemegang saham propors dengan jumlah saham sekutu usaha propors dengan jasa usaha siapa yang akan menerima hasil (pendapatan) pemegang saham anggota, atas modal equity(SP + SW) pemegang saham atas jumlah saham para sekutu usaha pemilik yang bertanggung jawab atas rugi/tidak terbatas.apakah balas jasa modal terbatas direksi pengurus, hal tertentu pengesahan RA direksi para usaha orang yang bersangkutan penentu kebijakan BUMN koperasi PT persekutuan perseorangan/perbandingan.

3. Keanggotaan, modal dan keuntungan. Modal adalah primer. Jadi merupakan kump modal. Orang adalah sekunder. Jml modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi me-nurut besar/kecil modal Keanggotaan, modal dan keuntungan. Anggota adalah yang utama. Jadi kop adalah kumpulan orang. Modal adalah sbg alat. Keuntungan yg diperoleh dibagi kpd angg menurut jasa anggt Tujuan, mencari keuntungan sebesar-besarnya Tujuan, tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi memperbaiki kesej. anggota PT KOPERASI

4. Cara kerja ttutup, direksi memegang peranan Cara kerja terbuka dan diketahui oleh semua angg Pemilikan dan hak suara, saham dpt berpusat pada satu/bbrp orang,shg bisa terjadi konsentrasi modal, shg kebij berada tangan satuorang, hak dpt diwklkn Pemilikan dan hak suara, tidak ada perbedaan hak suara diantara sesama angg. Satu angg satu suara dan hak suara tdk boleh diwakilkan Tanda peserta, dinama-kan pesero atau saham. Tdpat lebih dr satu jenis saham dan masing-masing jenis mempu hak yg berbeda. Selain itu sa-ham boleh dijual belikan Tanda peserta, kop hanya mengenal satu macam keangg dan tanda peserta tidak boleh dijual belikan

Nama Kelompok :
1. Rheza Arifiandhi (25210842)
2. Vahmy Arria .F (28210343)
3. Renaldi Aidil (25210720)
4. Brian A.B. Leatemia (21210446)
5. Mathias Arfan Taufan D (28210894)

review jurnal

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG

PEMBERDAYAAN UMKM

Abstrak

unability koperasi menjadi solusi institusi andalan UKM
pemberdayaan bukan karena konsep dasar yang salah lembaga koperasi
tapi itu karena pendekatan pembangunan yang secara langsung dipengaruhi oleh politik
kebijakan dan ekonomi dunia. Globalisasi merupakan salah satu faktor yang harus
mendorong pengembangan koperasi (itu adalah sebuah tantangan sehingga kelompok UKM untuk bersatu
dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi), namun yang
kecenderungan menjadi kendala untuk keberlanjutan pengembangan koperasi.
Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi komitmen yang kuat dan nyata dengan
revitalisasi koperasi dan penegakan kegiatan pembiayaan.
Alternatif dalam memurnikan institusi koperasi dapat dilakukan dengan cara: 1).
Meningkatkan dan menyelesaikan hukum koperasi (mempercepat ratifikasi koperasi
RUU); 2). Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada dewan direksi koperasi,
manajer dan metode sehingga mereka benar-benar mengetahui dan mengerti tentang koperasi
benar-benar dan sungguh-sungguh; 3). Yang tepat, terarah, terencana dan berkesinambungan
sosialisasi / promosi melalui media; 4). Menyiapkan standar yang sesuai dan
metode subjek koperasi untuk mendukung kader koperasi terbentuk di dasar,
pendidikan menengah dan tinggi; e). Memberikan sebagian besar promosi dan tanggung jawab pada
koperasi pembangunan untuk gerakan koperasi itu sendiri.
n mendukung program nasional
ketahanan pangan yang benar-benar lebih pasti.

I. Pendahuluan

Sesuai dengan devinisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan

adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya

sangat diperlukan, karena rakyat merupakan salah satu komponen berdirinya

suatu Negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan

negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling

tinggi dalam konstitusi. (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua

rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4%)

rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah

(UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan

pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam

bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah

diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai

program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok

masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan

ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi

dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan

pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat

dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi,

bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi

merupakan alternatif kelembagaan uuntuk memberdayakan UMKM, atau hanya

merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat

wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh

koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingakan jika

dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal, memperhatikan

bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi

kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai

keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini

perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau

menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian

pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada

awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan

bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang

berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian

juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan

pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku

usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan

koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun

partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar antara lain Nasution

1991 yang mengatakan “Berikan kebutuhan yang paling diperlukan oleh

anggota”. Azas one man one fote yang menjadi slogan koperasi belum menjadi

daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian

juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh

sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan

masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif (adanya

hubungan patron klient, ewuh pakewuh, ndoro kawulo dan lain-lain).

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang

bersumber dari koperasi-Koperasi di luar negeri, tetapi konsep tersebut tidak

dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan

budaya tidak sama. Kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan dalam

membangun partisipasi anggota koperasi adalah adanya anggapan bahwa

penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya

intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijakasanaan dasar dalam

pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1992 dan

heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap

keberhasilan pembangunan koperasi adalah “Belum adanya standar baku tentang

indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator

yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan

azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk

mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan

koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya,

sebagai akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota

dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat

berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat

mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan

biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di

atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang

kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini

perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam kontek pembangunan

ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk

mencapai kesejahteraan ekonomi, alat pemerintah untuk membangun

kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai

kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki

banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok

miskin. Koperasi juga merupakan organisasi non profit yang dapat

mengumpulkan serta mempersatukan kelompok kelompok marginal, yang karena

kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang

merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah ”Koperasi

merupakan bentuk kelembagaan formal yang memiliki jaringan sangat luas

bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya

sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki

homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi

(Syarif dan Nasution 1989). Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan

mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor

penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian

besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang perlu mendapat

perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian

nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang

menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang

dipengaruhi semangat globalisasi

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang

mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan

koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor

perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah

kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi

faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota

yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi

walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh

koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi.

Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka

orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi

kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota

merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan cerminan dari kepentingan

anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang

berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang

disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut

merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang

berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai

konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi

yang akan dibentuk.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina

untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem. Kenyataan juga koperasi

sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya

koperasi selalu di identikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan

koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang

dipengaruhi oleh banyak aspek. Pada akhirnya timbul pertanyaan mengapa

sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

II. Kedudukan dan Kiprah koperasi dalam era Tahun 2000-an

1. Kedudukan koperasi dalam System perekonomian Nasional

Walaupun koperasi telah berdiri di Indonesia sejak sebelum

kemerdekaan, tetapi kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan

ekonomi rakyat (yang pada waktu itu disebut Bumi Putera) belum pernah

mencapai harapan. Kinerja koperasi terus mengalami pasang surut sampai

pada suatu saat (dekade tahun 1990-an) mengalami titik terendah (stagnan),

bahkan kemudian menurun (periode reformasi), sehingga sekarang ini

koperasi oleh sebagian besar masayarakat hanya dianggap sebagai solusi

kelembagaan pembangunan UKM yang banyak bermasalah.

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan

andalan pemberdayaan UKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan

koperasi yang salah, tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik

dan pendekatan pembangunan, yang secara langsung dipengaruhi oleh

politik dan perekonomian dunia. Kondisi globalisasi merupakan salah satu

faktor yang seharusnya mendorong pengembangan koperasi (tantangan agar

kelompok UKM bersatu dalam rangka meningkatkan skala usaha dan

efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala yang menghambat

kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait

juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha

dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan

dalam koperasi.

2. Asas dan Prinsip koperasi

Pembangunan atau pemberdayaan koperasi idealnya harus dimulai

dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip koperasi. Asas gotong

royong dan kekeluargaan yang dianut oleh koperasi sudah secara tegas

dinyatakan dalam amanat konstitusi. Sedangkan prinsip-prinsip dasar

koperasi sebagian besar sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi

masyarakat di Indonesia sekarang ini (yang diwarnai dengan ketimpangan

dan banyaknya jumlah orang miskin dan pengangguran).

1). Pengertian koperasi

(1). Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan

bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang

berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai

tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara

demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam

membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan

bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab

menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati

manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi

permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian

orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut

memanfaatkan organisasi tadi.

(2). Menurut Internasional Cooperative Allience (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui

perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan

secara demokratis,

(3). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1)

koperasi adalah Badan usaha yang beranggotaan orang-orang